Arsip tag asas yang tepat untuk diterapkan dalam putusan tersebut adalah lex posterior derogat legi priori

Satono-Andi Bebas: Sebuah Diskresi yang Salah

2 Nov

Dalam kaitan dengan putusan bebas Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang atas H. Satono,S.H., S.P. Bupati Lampung Timur non aktif dan Andy Achmad Sampurnajaya mantan Bupati Lampung Tengah, majelis hakim merujuk kepada Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi.

“Inilah kesalahan besar Hakim dalam membuat putusan bebas atas Satono dan Andi Achmad. Ini cukup fatal,” ujar Dr. Yuswanto, S.H., M.H, Dosen Hukum Administrasi, Hukum Pajak, dan Hukum Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kata Yuswanto, majelis hakim merujuk kepada undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa ”dalam sistem ketatanegaraan Indonesia produk legislasi adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagaimana dalam Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dan seterusnya.

“UU No. 10/2004 sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada tanggal 12 Agustus 2011 yang lalu,” jelas Yuswanto.

Selain itu, jelas Yuswanto, jika Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terhadap PP tidak dikenakan sanksi, karena yang memuat sanksi hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda).

“Itu dapat dikategorikan, bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum,” katanya.

Menurut Yuswanto, ada 2 alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, berdasarkan undang-undang maupun secara teoritik, PP tidak memuat sanksi. Kedua, PP merupakan ”peraturan delegasi” (delegated legislation), sedangkan undang-undang ”peraturan orisinal/asli” (original legislation). PP dibuat untuk menjalankan UU.

“Artinya, pelanggaran terhadap PP merupakan pelanggaran terhadap UU,” tegasnya.

Kesalahan lain dalam putusan atas Satono dan Andi Achmad tersebut, menurut penilaian Yuswanto adalah tidak pasnya majelis hakim dalam meletakkan asas ”lex specialis derogat leg generalis” (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan penerapan asas ini. Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

Kedua, ketentuan ”lex specialis” harus sederajat dengan ketentuan ”lex generalis”. Ketiga, ketentuan-ketentuan ”lex specialis” harus berada dalam lingkungan (regim) hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan ”lex generalis”.

Berdasarkan prinsip yang ketiga tersebut, maka menempatkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai ”lex specialis” dari PP no. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah sebagai ”lex generalis” adalah tindakan yang salah.

Alasannya, karena baik PP No. 58 Tahun 2005 maupun PP 39 Tahun 2007 merupakan anak cabang dari hukum yang sama yaitu Hukum Keuangan Negara, dan bukan berada di lingkungan hukum yang sama. “Contoh yang berada pada lingkungan hukum yang sama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni sama-sama berada dalam regim hukum perdata,” terang Yuswanto.

Semestinya, sambung Yuswanto lagi, asas yang tepat untuk diterapkan dalam putusan tersebut adalah lex posterior derogat legi priori, yakni ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama.

Ia mengutip pendapat mantan Ketua MA Bagir Manan. Asas ini sebenarnya tidak memilih, melainkan “mewajibkan” untuk menggunakan hukum yang lebih baru. Penerapan asas ”lex posterior derogat legi priori” dilakukan dengan dua prinsip. Pertama, aturan hukum yang baru harus sederajat dengan aturan hukum yang lama. Kedua, baik aturan hukum yang baru maupun yang lama, sama-sama mengatur obyek yang sama.

Oleh sebab itu, Yuswanto berpendapat, dalam putusan atas perkara Satono dan Andi Achmad, hakim harus menggunakan asas lex posterior derogat legi priori. “Jika asas lex specialist derogat legi generalis yang digunakan, maka Hakim telah salah menerapkan hukum,” terang dia.

Artinya, ketika ada dua PP yang harus diikuti antara PP No. 58 Tahun 2005 dan PP No. 39 Tahun 2007, maka berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, maka yang wajib digunakan adalah PP No. 39 Tahun 2007.

Yuswanto meyakini, kedua putusan yang kontroversi ini dalam perjalanan selanjutnya tetap akan menuai kontroversi. “Putusan yang baik adalah putusan yang ditetapkan berdasarkan hukum dan juga beralasan hukum yang baik pula,” terang dia.

Putusan yang baik sudah tentu sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni akan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat.

Sikap Jaksa yang mengajukan Kasasi merupakan sebuah harapan untuk menggapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. “Nanti di tingkat kasasi, akan diuji apakah memang benar putusan atas Satono dan Andi Achmad itu merupakan putusan yang buruk, atau malah sebaliknya, merupakan putusan yang baik,” pungkas dia.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.